Samarinda, Satusuara.co – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, terus berupaya mencari solusi terbaik untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 50 persen. Usulan ini pertama kali diutarakan oleh asosiasi pekerja dan mendapat dukungan dari Salehuddin.
Namun, Salehuddin tidak hanya melihat dari sisi pekerja, tetapi juga dari sisi pengusaha dan investasi. Ia menyadari bahwa kenaikan UMP harus didasarkan pada kajian yang matang dan melibatkan semua pihak terkait.
“Kita harus melihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari kebutuhan riil pekerja, tetapi juga dari kewajaran dan keberlanjutan bisnis,” ujar Salehuddin.
Salehuddin menilai bahwa kenaikan harga BBM dan sembako memberikan tekanan ekstra pada pekerja, sehingga perlu ada penyesuaian UMP. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kenaikan UMP tidak boleh mengganggu iklim investasi di daerah.
“Kita harus mencari solusi win-win, yang menguntungkan pekerja, tetapi juga tidak merugikan pengusaha dan investor. Kita harus menjaga keseimbangan agar tidak terjadi konflik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Salehuddin berharap bahwa dewan pengupahan, pemerintah provinsi, dan stakeholder lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana.
Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan pekerja, tetapi juga tidak melupakan kepentingan daerah.
“Kita harus bersikap realistis dan holistik dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kita harus mencerminkan keputusan yang mendukung keberlanjutan seluruh sektor di Provinsi Kaltim,” pungkas Salehuddin. (fa/adv/dprdkaltim)
