Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Samsun, menegaskan bahwa demokrasi daerah yang maju hanya dapat terwujud bila masyarakat memiliki kesadaran politik yang kuat dan berani terlibat dalam proses pemilihan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah bertema “Pemilukada Langsung, Masalah dan Tantangannya” yang digelar pada 22 Oktober 2025 di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara.
Dalam sosialisasi tersebut, Samsun menyampaikan bahwa Pilkada langsung merupakan amanat konstitusi sekaligus ruang bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya secara nyata. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada bukan sekadar momentum memilih kepala daerah, tetapi sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih memahami arah pembangunan daerah dan proses demokrasi secara utuh. Karena itu, ia mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat terus meningkat, bukan hanya pada hari pencoblosan, tetapi juga dalam memahami proses yang menyertai jalannya demokrasi.
Samsun menerangkan bahwa tujuan utama penguatan demokrasi daerah adalah memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat mengenai etika politik, mekanisme Pilkada, serta pentingnya keterlibatan rakyat dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh kedewasaan sikap politik warga dalam menyikapi perbedaan pilihan.
Lebih jauh, Samsun memaparkan sejumlah tantangan Pilkada yang harus diantisipasi bersama. Salah satunya adalah munculnya sentimen sosial dan identitas yang seringkali memicu perpecahan di tengah masyarakat. Menurutnya, Pilkada harus menjadi pesta demokrasi yang memperkuat persatuan, bukan memecah belah antarwarga di satu daerah. Selain itu, ia menyoroti masih adanya persoalan administrasi dalam pendataan pemilih. Ketidakakuratan data, menurutnya, dapat memicu sengketa dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.
Ia juga menyinggung perlunya penyelenggaraan Pilkada yang lebih efisien dan tertata. Dengan sistem yang modern dan transparan, biaya pemilihan dapat ditekan dan dialihkan untuk program pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Melalui kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan warga, Pilkada diharapkan berjalan lebih tertib, efektif, dan transparan.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung hangat tersebut diwarnai dialog dua arah. Warga Marangkayu menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai pendataan pemilih, mekanisme pengawasan, hingga langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kondusifitas desa selama tahapan Pilkada. Samsun menyambut setiap aspirasi dengan terbuka dan menekankan bahwa stabilitas sosial merupakan tanggung jawab bersama.
Ia menutup kegiatan dengan mengajak masyarakat Marangkayu untuk menjadi pemilih yang rasional, tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjaga kerukunan meski pilihan politik berbeda.
“Pilkada hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, marilah kita dewasa dalam berdemokrasi, meningkatkan literasi politik, dan menggunakan hak pilih dengan penuh kesadaran,” ujarnya mengakhiri sesi sosialisasi.
