Kutai Kartanegara, Satusuara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah strategis untuk menarik investor dalam pengelolaan Pulau Kumala, destinasi wisata di tengah Sungai Mahakam. Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemkab menawarkan insentif berupa pembebasan kewajiban setoran kepada pemerintah daerah selama tiga tahun pertama.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menjelaskan bahwa pengembangan Pulau Kumala membutuhkan investasi besar agar dapat mencapai potensinya secara maksimal. Ia menilai, jika pengelolaan hanya mengandalkan anggaran pemerintah, kemajuan destinasi ini akan berjalan lambat meskipun pembenahan terus dilakukan.
“Pengelolaan Pulau Kumala memerlukan investasi besar. Jika hanya dikelola oleh dinas dengan anggaran terbatas, hasilnya tidak akan optimal. Karena itu, kami terus mempromosikan agar ada investor yang tertarik untuk mengelolanya secara profesional,” ujar Edi.
Menurut Edi, pelibatan pihak swasta merupakan solusi strategis untuk mempercepat pengembangan Pulau Kumala. Dengan keahlian dan modal yang dimiliki investor, pengelolaan destinasi wisata ini dapat dilakukan lebih efisien dan terarah.
Sejauh ini, beberapa pihak swasta telah menunjukkan minat untuk mengelola Pulau Kumala. Namun, ada yang mundur karena berbagai alasan, seperti risiko tinggi di awal investasi. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Kukar memberikan insentif khusus berupa pembebasan kewajiban setoran selama tiga tahun pertama.
“Di awal investasi, pengelola pasti menghadapi banyak pengeluaran untuk pembenahan, sementara pendapatan belum maksimal. Insentif ini kami berikan agar mereka bisa fokus pada pengembangan tanpa terbebani kewajiban setoran,” jelasnya.
Edi optimistis bahwa pendekatan ini akan menarik lebih banyak investor untuk bergabung, sehingga Pulau Kumala dapat dikelola secara profesional dan memberikan dampak positif bagi pariwisata serta perekonomian Kukar.
