Samarinda, Satusuara.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih dalam proses pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2024.
Pembahasan ini melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, seperti Disnakertrans, Dewan Pengupahan, dan DPRD Kaltim.
Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, mengatakan bahwa mereka masih menunggu data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang akan menjadi dasar dalam pembahasan. Setelah mendapatkan data tersebut, rencananya pembahasan akan dilakukan dalam rapat Dewan Pengupahan, yang hasilnya akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kaltim.
Saat ini, UMP Kaltim berada di kisaran Rp 3,2 juta. Besaran kenaikan UMP masih menjadi pokok pembahasan, dan tidak serta merta mengikuti tuntutan pekerja yang menginginkan kenaikan sekitar 15 persen. Formula yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan tingkat inflasi akan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan harapannya agar UMP Kaltim mengalami peningkatan pada tahun 2024. Salehuddin menekankan pentingnya keadilan bagi pekerja dan menginginkan agar pembahasan di Dewan Pengupahan dapat dilakukan dengan lebih efisien.
“Kita berharap agar ada keadilan bagi pekerja-pekerja kita, terutama terkait upah ini,” ucap Salehuddin.
Ia juga menyoroti kenaikan harga bahan pokok sebagai pertimbangan krusial untuk menentukan kenaikan UMP 2024, mengingat tren kenaikan yang terus berlangsung.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kaltim, diharapkan peningkatan upah dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja.
“Proses pembahasan UMP akan terus dipantau oleh berbagai pihak untuk memastikan bahwa hasilnya adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang berkembang,” tambah Salehuddin. (fa/adv/dprdkaltim)
