Samarinda, Satusuara.co – Kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, belum lama ini telah memunculkan perdebatan publik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyatakan pentingnya kelangsungan sistem pangan negara.
Samsun sapaan politisi asal PDI-Perjuangan itu mengatakan, bahwa kasus hukum yang melibatkan seorang menteri tidak boleh menghentikan tugas kenegaraan dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
“Artinya, proses dan tugas negara untuk melakukan kewajiban ketersediaan pangan untuk rakyat Indonesia tidak akan berhenti dengan hanya satu oknum menteri yang kemudian bermasalah hukum,” jelas Samsun saat dimintai pendapat belum lama ini.
Di sisi lain, Samsun juga menyoroti pentingnya pemisahan individu dari sistem yang lebih besar.
Menurutnya, Menteri Limpo hanyalah satu elemen dalam sistem pertanian nasional yang melibatkan banyak pihak dalam penyediaan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Dalam pandangan Samsun, pemahaman ini harus membimbing langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kelangsungan sistem pertanian dan ketersediaan pangan.
“Kasus korupsi dalam pengelolaan dana di Kementerian Pertanian memang merupakan isu serius yang perlu ditangani dengan tegas. Namun, perlu diingat bahwa menggantikan seorang menteri bukanlah solusi akhir.” tutur Samsun.
Akan hal tersebut, Samsun menegaskan DPRD Kaltim menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kelangsungan sistem pangan negara demi kesejahteraan rakyat, serta mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk bekerja sama guna memastikan kelangsungan sistem pangan nasional yang kuat dan ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia. (fa/adv/dprdkaltim)
