Samarinda, Satusuara.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, meminta agar masalah ketahanan pangan menjadi isu utama pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurut politisi asal PDI-Perjuangan tersebut, ketersediaan dan akses pangan yang memadai bagi seluruh rakyat adalah suatu komitmen yang tidak boleh bergantung pada perubahan dalam kabinet pemerintahan.
Samsun menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia tidak bergantung pada satu individu atau satu lembaga dalam masalah pangan.
Hal ini menjadi krusial terutama jika terdapat masalah hukum yang melibatkan pejabat kabinet.
“Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus menjadi fondasi yang kokoh, tidak terpengaruh oleh perubahan politik,” ujar Samsun belum lama ini.
Untuk mencapai kedaulatan pangan, Samsun mencatat beberapa pendekatan yang dapat diambil. Salah satunya adalah melalui impor, yang merupakan cara untuk mendatangkan sumber pangan dari luar daerah. Kendati peningkatan produksi dalam negeri juga menjadi fokus utama.
Samsun memandang bahwa Kaltim sendiri memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya lahan yang dimiliki Kaltim. Pun dirinya mendorong partisipasi aktif Kaltim dalam menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan di daerah mereka.
Samsun juga menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan tanggung jawab negara. Dengan perhatian yang semakin meningkat terhadap kedaulatan pangan, jelas Samsun, dapat diantisipasi bahwa isu ini akan menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan kebijakan di tingkat regional dan nasional dalam tahun-tahun mendatang.
Makanya, Samsun berharap agar para Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju dalam Pilpres 2024 ke depan memiliki visi yang jelas tentang masalah ini.
“Sehingga pemerintah dapat memastikan masa depan pangan yang lebih aman dan berkelanjutan untuk rakyat Indonesia,” tutur wakil rakyat daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini. (fa/adv/dprdkaltim)
