Kutai Kartanegara, Satusuara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah maju dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Inovasi ini dirancang untuk mendukung digitalisasi transaksi pemerintahan sekaligus memperkuat pemberdayaan UMKM lokal melalui sistem pembayaran yang lebih transparan dan efisien.
Peluncuran KKPD yang digelar di Hotel Mercure Samarinda pada Jumat (29/11/2024) dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Direktur Utama Bankaltimtara, serta pejabat Pemkab Kukar.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyebut KKPD sebagai salah satu implementasi program DISAPA (Digitalisasi Pelayanan Publik) dalam visi besar Kukar Idaman. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022.
“KKPD adalah jawaban terhadap tuntutan era digital yang semakin berkembang. Sistem ini tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sunggono.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar diwajibkan menggunakan KKPD untuk minimal 40 persen Uang Persediaan (UP) dalam pengadaan barang dan jasa. Fokus utamanya adalah memprioritaskan Produk Dalam Negeri, yang juga menjadi salah satu syarat evaluasi APBD 2024.
“Melalui KKPD, kami mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus memberikan ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang lebih pesat,” tambahnya.
Peluncuran KKPD ini selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi, dan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi lokal.
“Harapan kami, KKPD dapat mempercepat transformasi digital di Kukar sekaligus memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM,” pungkas Sunggono.
Dengan peluncuran KKPD, Pemkab Kukar menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola keuangan yang modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
