Samarinda, Satusuara.co – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menilai bahwa Kaltim masih membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat untuk pemerataan pembangunan di Kaltim.
Ia membeberkan, salah satu persoalan pemerataan pembangunan, yakni karena keterbatasan kewenangan dan anggaran yang terbatas oleh Pemprov Kaltim.
Tiyo sapannya menjelaskan dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan guna melakukan percepatan pembangunan.
Politisi asal Partai Golkar itu mencontohkan, seperti jalan yang berstatus milik pemerintah pusat banyak memerlukan perbaikan di sejumlah daerah, termasuk di Kaltim.
Selain itu, masih ada pula kawasan yang belum teraliri listrik PLN, dan masih banyak lagi pembangunan lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
“Wilayah Kaltim ini luas sekali, pembangunan terus dilakukan secara bertahap karena anggaran juga terbatas, sebab itu diperlukan dukungan pemerintah pusat terlebih pada kawasan pedesaan dan perbatasan,” jelasnya.
Akan hal tersebut, Tiyo berharap APBN bisa bersinergi dengan APBD dalam membiayai program pembangunan di Kaltim.
“Efeknya luas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, banyaknya investasi yang masuk, hingga peningkatan SDM,” tandasnya. (fa/adv/dprdkaltim)
