Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan arah pembangunan daerah yang semakin terbuka, responsif, dan kolaboratif melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.
Laporan tahunan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kukar, yang berlangsung di Gedung DPRD Kukar, Selasa (25/3/2025).
Disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, LKPJ 2024 menggambarkan performa pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program pembangunan strategis.
Dalam kesempatan itu, Sunggono menekankan bahwa pelaporan ini lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat.
“Ini bukan soal angka semata. Ini soal kepercayaan publik dan bagaimana kita menjawabnya dengan transparansi dan akuntabilitas. LKPJ adalah bukti bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat, dengan mengedepankan keterbukaan informasi dan ruang evaluasi bersama,” ujar Sunggono di hadapan jajaran legislatif, kepala perangkat daerah, dan unsur Forkopimda.
Dalam laporan tersebut, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp 12,7 triliun, atau mencapai 88,75 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 14,3 triliun.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp 12,8 triliun, atau 88,14 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp 14,5 triliun.
Menurut Sunggono, capaian ini menggambarkan pengelolaan fiskal yang stabil dan terukur, serta menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam setiap alokasi anggaran.
“Kita bersyukur karena dapat menjaga keseimbangan fiskal, sekaligus memenuhi sebagian besar target program yang telah direncanakan. Kendala-kendala yang muncul pun telah dipetakan dan akan menjadi bagian dari perbaikan di tahun berikutnya,” tambahnya.
Tahun 2024 juga disebut sebagai periode konsolidasi pembangunan, yang ditandai dengan meningkatnya sejumlah indikator kinerja strategis daerah.
Beberapa sektor yang mengalami kemajuan signifikan meliputi infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sunggono menekankan bahwa konsolidasi ini penting sebagai landasan menuju akselerasi program prioritas yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021–2026.
“Pembangunan bukan sekadar proyek fisik, tetapi tentang memperkuat fondasi kehidupan masyarakat. Mulai dari pelayanan publik yang lebih baik, birokrasi yang lebih efisien, hingga kualitas hidup warga yang terus meningkat,” paparnya.
Selama tahun anggaran 2024, Pemkab Kukar berhasil meraih sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat dan lembaga independen, mulai dari bidang pengelolaan keuangan, inovasi pelayanan publik, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Penghargaan tersebut, kata Sunggono, menjadi bentuk pengakuan atas arah kebijakan yang tepat, sekaligus dorongan moral bagi seluruh jajaran Pemkab Kukar untuk terus meningkatkan kinerjanya.
“Penghargaan bukan tujuan akhir, tapi penanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Dan yang lebih penting, semua ini adalah hasil kerja kolaboratif, dari ASN hingga kepala desa, dari mitra legislatif hingga peran aktif masyarakat,” ujarnya.
Menutup pemaparannya, Sunggono mengajak seluruh pihak untuk menjadikan LKPJ ini sebagai bahan evaluasi bersama. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari target yang tercapai, tetapi juga dari kemampuan pemerintah untuk mendengar kritik, merespons aspirasi, dan memperbaiki kekurangan secara terus-menerus.
“LKPJ ini bukan akhir, melainkan titik awal untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih konkret. Kami terbuka terhadap kritik dan saran. Justru itu yang kami harapkan, agar proses pemerintahan terus berjalan dalam koridor demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Dengan capaian yang ada, Pemkab Kukar menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Berbagai inisiatif berbasis masyarakat akan terus diperluas, dengan pendekatan partisipatif dan prinsip keadilan pembangunan antarwilayah.
“Kami ingin Kukar menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, dan inklusif, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Itu hanya bisa dicapai dengan kolaborasi, transparansi, dan semangat pelayanan yang tinggi,” pungkas Sunggono.
Dengan semangat gotong royong dan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, Pemkab Kukar optimistis menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, demi tercapainya visi daerah yang lebih maju dan bermartaba
