SAMARINDA – Polemik sosial media kian memanas dengan munculnya konten-konten yang merugikan sejumlah pihak. DPRD Kota Samarinda menyoroti maraknya praktik penyebaran data pribadi atau doxing yang terjadi di ruang digital sehingga menimbulkan keresahan masyarakat terhadap terhambatnya kebebasan menyampaikan pendapat.
Untuk itu, Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah kembali mengingatkan pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Dirinya menekankan bahwa sosial media bukanlah tempat untuk saling menyerang, mengungkapkan data seseorang di khalayak umum.
Dalam pernyataannya, Helmi Abdullah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bijak dalam berinteraksi di dunia maya, terutama dalam menyampaikan pendapat dan kritik.
“Sekarang semua orang punya akses untuk menyuarakan opininya. Tapi kebebasan itu harus tetap dibarengi tanggung jawab. Jangan sampai jadi alat untuk menyebar kebencian atau membuka data pribadi orang lain,” ujarnya, Minggu (25/5/2025).
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, namun ia menggarisbawahi bahwa bentuk kritik seharusnya tetap bersifat membangun dan tidak bersifat menyerang personal.
“Kita semua harus bisa membedakan antara kritik yang konstruktif dan ujaran yang hanya memancing emosi. Kritik itu sah, tapi harus berdasar dan tetap menghormati fakta yang ada,” tambahnya.
Dalam kasus ini, Helmi mengaku prihatin dengan maraknya konten yang bernuansa provokatif, penuh fitnah, dan tidak jarang merusak hubungan sosial. Apalagi ketika media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini berbahaya jika dibiarkan. Polarisasi bisa makin dalam, apalagi kalau menjelang tahun politik. Kita harus jaga agar ruang publik kita tetap sehat,” tegasnya.
Sebagai solusi, Helmi mendorong agar pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga terkait menguatkan literasi digital masyarakat, terutama kalangan muda yang sangat aktif bermedia sosial.
“Generasi muda perlu dibekali pemahaman tentang bagaimana memilah informasi dan berkomunikasi dengan bijak di ruang digital. Jangan mudah terprovokasi,” serunya.
Dengan adanya peningkatan dalam hal literasi, Helmi berharap masyarakat dapat menjadi bagian dari ekosistem digital yang positif, di mana perbedaan pendapat bisa disampaikan dengan cara yang elegan dan bertanggung jawab.
“Demokrasi itu ruang terbuka untuk berdiskusi, bukan untuk menjatuhkan. Media sosial harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang membangun,” pungkasnya. (adv)
