SAMARINDA – Program pembangunan infrastruktur yang digenjot Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun kembali menuai sorotan. Meski perbaikan jalan dan pelebaran drainase terus dilakukan, banyak keluhan muncul dari masyarakat karena kondisi jalan yang kembali rusak tak lama setelah diperbaiki.
Masyarakat menilai proses pembangunan dan perbaikan jalan tidak direncanakan dengan matang. Ketidakteraturan dan kualitas hasil kerja proyek yang kurang memuaskan semakin menambah ketidakpercayaan terhadap pelaksana proyek di lapangan.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar yang prihatin terhadap buruknya perencanaan sejumlah proyek jalan. Menurutnya, salah satu aspek vital yang kerap diabaikan adalah sistem drainase yang layak.
“Siklus seperti ini harus segera diputus dengan perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat,” tegas Anhar.
Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada perbaikan dari sisi perencanaan dan pengawasan, maka jalan yang baru dibangun akan kembali rusak dalam waktu singkat, dan hal ini hanya akan membebani anggaran daerah secara terus-menerus.
“Anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk proyek lain, malah habis untuk memperbaiki jalan yang baru selesai dibangun,” tambahnya.
Tak hanya itu, Anhar juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kinerja kontraktor. Ia menyebut banyak kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dalam pelaksanaan proyek, namun tetap lolos tanpa sanksi.
“Pengawasan harus lebih ketat agar kontraktor tidak bekerja sembarangan. Harus ada tindakan tegas bagi mereka yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya menutup pernyataan. (Adv)
