Samarinda – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026 mendapat respons positif dari DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD, Anhar, menyebut inisiatif ini sebagai upaya penting dalam menjaga transparansi dan integritas dalam proses seleksi siswa baru.
“Kami menyambut baik pembentukan Satgas ini. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencegah praktik curang, seperti suap atau manipulasi data,” ungkap Anhar.
Satgas yang dimaksud akan beranggotakan unsur dari Dinas Pendidikan, aparat kepolisian, dan lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam pengawasan. Kendati demikian, Anhar menegaskan bahwa pengawasan ketat hanya akan efektif jika disertai dengan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan.
Menurutnya, akar permasalahan dalam SPMB justru terletak pada ketimpangan kualitas antar sekolah. Selama hanya segelintir sekolah yang dianggap unggul, maka tekanan untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit akan terus ada, bahkan bisa mendorong orang tua mencari jalan pintas.
“Pembentukan Satgas adalah langkah penting, tapi belum menyentuh akar masalah. Pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan jauh lebih krusial,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Anhar menyebutkan bahwa orang tua tentu ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah terbaik yang lokasinya dekat dari rumah. Namun kenyataannya, sekolah-sekolah yang dianggap berkualitas jumlahnya masih terbatas. Hal ini membuat persaingan menjadi sangat ketat dan rawan praktik curang.
“Kalau semua sekolah memiliki standar kualitas yang setara, tidak akan ada lagi istilah sekolah unggulan yang diburu secara berlebihan. Persaingan pun bisa lebih sehat,” tegasnya.
Ia mendorong Pemkot agar tidak hanya fokus pada aspek pengawasan teknis, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan pendidikan. Termasuk pemerataan distribusi guru berkualitas, penguatan sarana dan prasarana, serta dukungan program peningkatan mutu bagi sekolah-sekolah yang selama ini tertinggal.
“Jika kualitas pendidikan merata, maka Satgas mungkin tidak lagi dibutuhkan dalam jangka panjang. Tidak akan ada lagi sekolah yang jadi rebutan, karena semua sekolah mampu memberikan layanan terbaik,” tutupnya. (adv)
