Samarinda – Pemerintah pusat resmi meluncurkan program Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui sistem koperasi yang modern, inklusif, dan terstruktur. Di Kota Samarinda, inisiatif ini mendapat tanggapan positif dari jajaran legislatif, khususnya Komisi I DPRD yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, langkah pemerintah pusat patut diapresiasi karena menyasar langsung persoalan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih kesulitan mendapatkan akses permodalan.
“Kita lihat dari tujuannya sudah sangat baik, yakni untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Ini bentuk perhatian nyata dari pusat,” ujar Adnan.
Ia menekankan bahwa Koperasi Merah Putih hadir bukan untuk bersaing dengan koperasi yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap dengan pendekatan yang lebih terarah melalui intervensi sosial dan program pemberdayaan.
“Jadi tidak perlu dipertentangkan dengan koperasi lama. Justru ini bisa melengkapi karena segmentasinya berbeda. Lebih ke kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan,” jelasnya.
Adnan juga menambahkan, selama program ini dijalankan dengan tata kelola yang baik dan niat yang tulus untuk membantu masyarakat, DPRD akan memberikan dukungan penuh, baik secara politik maupun melalui fungsi pengawasan.
“Selama programnya jelas dan benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan, tentu kami dukung. Ini bisa jadi solusi pinjaman atau pembinaan ekonomi bagi masyarakat bawah,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa hanya diukur dari seremoni peluncuran. Yang terpenting, menurutnya, adalah sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Yang penting bukan hanya diluncurkan, tapi dijalankan. Harus dikawal agar tidak berhenti di atas kertas,” tegas Adnan.
Lebih lanjut, ia menyebut mayoritas anggota DPRD, termasuk lintas fraksi dan komisi, sepakat mendukung program ini karena dinilai sejalan dengan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah.
“Saya kira seluruh komisi juga sepakat mendukung. Apalagi kalau menyangkut kesejahteraan rakyat, sudah tentu jadi perhatian bersama,” pungkasnya.
