Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan perlunya sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2026–2029. Dua sektor vital ini dinilai menjadi landasan utama dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyatakan bahwa pembangunan manusia harus dimulai dari fondasi yang kokoh, yaitu pendidikan yang merata dan layanan kesehatan yang mudah diakses.
“Kalau kita ingin masyarakat yang unggul, maka pendidikan dan kesehatan tidak boleh berdiri sendiri. Harus terintegrasi,” ungkapnya.
Ia menyoroti sejumlah persoalan krusial, seperti terbatasnya akses layanan kesehatan di daerah pinggiran, serta belum optimalnya fasilitas pendidikan yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus.
Untuk itu, DPRD mengusulkan pembangunan Puskesmas di wilayah padat penduduk yang belum tersentuh layanan kesehatan dasar, penguatan peran Posyandu melalui pemanfaatan teknologi digital, serta pemberian insentif lebih besar kepada para tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil.
Di bidang pendidikan, Novan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kurikulum yang menanamkan nilai karakter dan kepedulian terhadap lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya keberadaan sekolah ramah anak dan inklusif di setiap kecamatan.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal, apalagi mereka yang punya kebutuhan khusus. Negara dan daerah harus hadir,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret, DPRD Samarinda juga tengah mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak dan Kesehatan Masyarakat sebagai dasar hukum untuk menjalankan program-program strategis tersebut.
“Jangan sampai semua ini hanya jadi wacana. Kami ingin kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen perencanaan,” tegas Novan. (adv)
