Samarinda – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Meski telah mengalami penyempurnaan dari sistem sebelumnya, pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025-2026 masih menyisakan berbagai dinamika di lapangan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa banyak calon siswa tidak berhasil masuk ke sekolah pilihan utama mereka, dan akhirnya hanya bisa mendaftar di sekolah yang berada dalam radius terdekat dengan domisili.
“Ini jadi bahan evaluasi. Daya tampung dan sebaran siswa antar sekolah masih belum merata. Akibatnya, banyak anak tidak bisa masuk ke sekolah yang mereka harapkan,” ujar Novan.
Ia menilai prinsip sistem zonasi sebenarnya sangat positif karena bertujuan memberikan pemerataan akses pendidikan. Namun dalam praktiknya, zonasi justru menimbulkan ketimpangan baru, khususnya antara sekolah-sekolah yang dianggap unggulan dan sekolah lainnya.
“Sekolah favorit tetap dibanjiri peminat, sedangkan sekolah lain kekurangan siswa. Zonasi perlu dibenahi agar tujuan awalnya bisa benar-benar tercapai,” tegasnya.
Novan menambahkan, pemerataan kualitas dan daya tampung antar sekolah harus menjadi perhatian utama. Tanpa hal tersebut, sistem zonasi justru bisa menimbulkan ketidakpuasan dan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, memastikan bahwa pelaksanaan SPMB berjalan sesuai prosedur dan regulasi. Ia menepis isu yang menyebut adanya praktik “titipan” siswa ke sekolah tertentu.
“Kami pastikan prosesnya transparan. Tidak ada pemaksaan atau intervensi. Jika ada permintaan dari orang tua, kami arahkan ke sekolah yang masih memiliki kursi kosong,” jelas Asli.
Ia menyebutkan bahwa hingga akhir masa pendaftaran, sekitar 700 kursi di sejumlah SMP masih belum terisi. Ini menunjukkan bahwa kapasitas secara umum masih mencukupi, hanya saja distribusinya belum merata karena siswa lebih banyak memburu sekolah yang dianggap favorit.
“Semua sekolah punya kapasitas masing-masing. Kami terus berupaya agar penerimaan berjalan adil dan proporsional,” pungkasnya. (adv)
