Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua siswa. Salah satu perhatian utama adalah kewajiban pembelian seragam sekolah khususnya seragam batik dan pakaian olahraga yang hingga kini masih belum mendapat dukungan dari APBD.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa Pemkot harus mulai merumuskan kebijakan subsidi seragam untuk tahun anggaran 2026. Menurutnya, langkah ini tidak hanya sekadar bantuan, tetapi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang adil.
“Beban orang tua sudah berat. Subsidi seragam bukan soal kemewahan, tapi soal keadilan. Kita ingin ada dukungan dari APBD, minimal untuk seragam batik dan olahraga yang sifatnya wajib di hampir semua sekolah,” ujar Novan.
Tak hanya soal seragam, Novan juga menyinggung munculnya berbagai pungutan tambahan di sekolah-sekolah, seperti biaya asuransi siswa dan tes IQ, yang kerap kali tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini, menurutnya, membingungkan dan berpotensi menjadi celah pungutan liar.
“Banyak laporan dari orang tua yang merasa tiba-tiba dibebani biaya tambahan yang tak ada dalam informasi awal. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
DPRD Samarinda mendorong Pemkot dan Dinas Pendidikan melakukan klasifikasi ulang seluruh pembiayaan sekolah, termasuk memisahkan antara biaya yang wajib dan opsional. Novan menyebut, praktik pendidikan seharusnya tidak menambah tekanan ekonomi bagi keluarga siswa.
“Kami tidak anti dengan program tambahan, tapi harus ada transparansi. Jika asuransi atau tes IQ tidak wajib, maka jangan dibebankan secara massal. Biarkan jadi pilihan, bukan kewajiban,” tambahnya.
DPRD juga mendorong agar skema subsidi yang dirancang nanti melibatkan sekolah dan komite orang tua. Tujuannya agar distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masing-masing sekolah.
Lebih jauh, Novan menegaskan bahwa subsidi seragam harus dilihat sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk pendidikan dasar, bukan sekadar program populis musiman. Jika pelajar dibebaskan dari beban biaya tak langsung, maka mereka akan lebih fokus dalam proses belajar.
Bahhkan DPRD membuka opsi membentuk tim teknis bersama Disdikbud untuk mengawal mekanisme penganggaran subsidi. DPRD pun siap mendorong anggaran dan peraturan pendukungnya dalam pembahasan APBD 2026.
“Kalau pemerintah serius ingin pendidikan yang merata, inilah saatnya. Kami siap kawal agar program subsidi seragam benar-benar terjadi, bukan sekadar janji,” tandasnya.
