DPRD Samarinda Dorong Percepatan Penanganan Banjir dan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Air
SAMARINDA – Penanganan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan serius para legislator, terutama Komisi III DPRD Kota Samarinda yang terus mengawal langkah-langkah pemerintah kota terhadap percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, khususnya drainase, kolam retensi, dan turap di sejumlah titik rawan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar setelah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak banjir. Dirinya menyatakan bahwa upaya penanganan ke depan akan melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah kota, provinsi, hingga pusat.
“Ke depannya kami akan kembali memanggil Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) serta dinas-dinas terkait untuk membahas penanganan banjir di Samarinda. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ungkap Deni, Senin (2/6/2025).
Akibatnya permasalahan yang belum kunjung selesai, DPRD Kota Samarinda telah meminta blueprint pembangunan drainase dan kolam retensi yang akan dikerjakan. Hasil pantauan terbaru ini akan dievaluasi dan dijadikan dasar dalam menentukan langkah-langkah penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
“Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu sinergi dengan provinsi, pusat, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) dan kementerian terkait,” tegasnya.
Terkait infrastruktur fisik, Pria yang akrab disapa Deni ini juga menyoroti pentingnya pembangunan lanjutan turap dan pintu air di aliran Sungai Karang Mumus.
Deni menjelaskan bahwa dari sembilan titik pintu air yang direncanakan, baru satu yang terbangun saat ini. Masih ada sekitar 20 meter yang belum tersambung dan direncanakan akan dibangun oleh BWS dalam tahun ini.
“Pembangunan turap ini penting untuk menahan limpasan air, apalagi saat air pasang. Kami harap bisa segera dilaksanakan,” ucapnya.
Langkah selanjutnya, Politikus Partai Gerindra ini akan melakukan koordinasi intensif dengan dinas terkait untuk memastikan jadwal pelaksanaan pembangunan turap serta penataan ulang kolam retensi.
“Kita ingin tahu pasti, kapan rencana ini dijalankan dan apa memungkinkan direalisasikan segera. Masyarakat butuh kepastian,” pungkasnya.
