SAMARINDA – Keberadaan anak jalanan dan pengemis yang terus bermunculan di sejumlah titik persimpangan lampu merah di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Tak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, fenomena ini juga memicu keresahan di kalangan warga.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengaku prihatin terkait belum optimalnya penanganan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata soal penertiban, tetapi juga kesiapan pemerintah dalam menyediakan solusi jangka panjang.
“Masalahnya bukan hanya menertibkan, tapi ke mana mereka akan dibawa setelah itu? Pemerintah belum punya tempat penampungan maupun dukungan anggaran yang cukup,” ujarnya.
Sebelumnya, Samri mengungkap bahwa pihaknya telah memanggil Satpol PP Kota Samarinda untuk membahas langkah strategis penuntasan persoalan tersebut. Namun, upaya penegakan dinilai belum efektif karena terbentur minimnya fasilitas pendukung seperti rumah singgah serta dana operasional untuk pembinaan.
“Penertiban sering kali terhenti karena tidak ada tindak lanjut. Kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal selama pembinaan pun belum disiapkan,” tambahnya.
Politikus Partai PKS ini menilai bahwa Satpol PP tetap perlu hadir secara rutin di area-area rawan aktivitas mengemis agar bisa memberikan efek jera, setidaknya untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.
Tak hanya itu, Samri juga mengimbau warga agar tidak memberi uang secara langsung kepada anak jalanan dan pengemis. Ia menekankan bahwa hal tersebut bukan bentuk ketidakpedulian, melainkan upaya mengurangi ketergantungan pada praktik meminta-minta di jalan.
“Kalau masyarakat terus memberi, maka mereka akan kembali. Ini bukan soal tidak berempati, tapi demi mengubah kebiasaan yang salah di tempat umum,” tegasnya.
Hingga saat ini, DPRD Kota Samarinda terus mendorong pemerintah untuk segera menyusun langkah nyata dan terukur, termasuk membentuk program pembinaan sosial yang berkelanjutan bagi para penyintas jalanan tersebut.
