Samarinda – Persoalan banjir di Samarinda masih menjadi momok yang belum terselesaikan. Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Samarinda mendesak Pemerintah Kota (pemkot) segera menyusun desain induk penanganan banjir yang menyeluruh dan terarah.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan bahwa solusi atas persoalan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Ia mengingatkan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak hanya fokus pada proyek-proyek sektoral, namun juga mengutamakan strategi besar untuk penanggulangan banjir yang sistematis.
“PUPR tidak bisa jalan di tempat. Mereka punya enam bidang kerja, dan penanganan banjir harus menjadi salah satu prioritas utama,” ujarnya.
Menurut Deni, selama ini pekerjaan teknis sering kali terpusat hanya di lokasi-lokasi tertentu, sementara kawasan lain yang juga rawan banjir justru terabaikan. Hal ini, menurutnya, menunjukkan belum adanya pola kerja yang berbasis pada perencanaan jangka panjang.
“Kita butuh blueprint atau desain induk yang bisa jadi acuan semua pihak. Kalau pengerjaan masih terpisah-pisah, masalahnya tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar Pemkot segera menyusun green design atau desain besar pengendalian banjir yang mencakup pemetaan kawasan rawan, pembangunan infrastruktur penunjang seperti drainase terpadu, dan kolaborasi antarinstansi.
Deni juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program sebelumnya yang dinilai belum memberikan hasil maksimal. Dengan perubahan iklim dan peningkatan intensitas curah hujan, pendekatan lama disebutnya tidak lagi cukup.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Harus ada terobosan berbasis data dan analisis wilayah. Kalau tidak, banjir akan terus jadi rutinitas yang mengganggu warga,” katanya.
DPRD Samarinda, lanjut Deni, berkomitmen untuk terus mendorong Pemkot agar lebih serius dalam menyusun kebijakan berbasis perencanaan jangka panjang. Ia menekankan bahwa upaya menangani banjir bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.
“Kalau ingin Samarinda bebas banjir, maka kita harus mulai dari desain besar yang dijalankan secara disiplin dan konsisten,” pungkasnya. (adv)
