SAMARINDA — Insiden kebakaran yang melanda Big Mall Samarinda pada Selasa dini hari (3/6/2025) memicu reaksi keras dari DPRD Kota Samarinda. Menyusul peristiwa tersebut, Komisi III DPRD menekankan pentingnya pembentukan tim siaga darurat di seluruh gedung komersial sebagai langkah preventif dalam menghadapi potensi bencana.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengungkapkan keprihatinannya atas ketiadaan tim tanggap darurat di lokasi kebakaran. Ia menyebut hal tersebut sebagai salah satu faktor krusial yang memperparah kondisi saat kejadian.
“Setiap bangunan komersial, terutama yang memiliki kapasitas besar seperti pusat perbelanjaan dan hotel, wajib memiliki tim siaga darurat yang terlatih dan siap bertindak dalam kondisi genting,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Sebelumnya, Deni menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi beberapa waktu lalu dan menemukan berbagai pelanggaran, termasuk alat proteksi kebakaran yang tidak berfungsi serta tidak adanya personel khusus yang menangani keadaan darurat.
“Kami tidak hanya mendesak perbaikan teknis, tapi juga sistemik. Tanpa kehadiran tim siaga, evakuasi dan penanganan awal bencana akan kacau dan membahayakan keselamatan jiwa,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota untuk mengevaluasi gedung-gedung di Kota Samarinda agar patuh terhadap regulasi. Menurut Deni, Tim ini harus mendapatkan pelatihan berkala dan siap siaga 24 jam.
“Tim ini bukan hanya simbolik, tapi harus terlatih dan memiliki standar operasional yang jelas. Pelatihan bersama BPBD dan Damkar bisa dilakukan secara rutin,” tambah politisi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Komisi III juga berencana memanggil manajemen Big Mall untuk dimintai keterangan terkait insiden kebakaran. Jika terbukti ada unsur kelalaian, Deni memastikan sanksi tegas akan diberikan.
Selain itu, ia juga merekomendasikan agar operasional Big Mall ditangguhkan sementara waktu sampai seluruh proses investigasi dan pembenahan sistem keamanan selesai dilakukan.
“Kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola fasilitas publik. Jangan menunggu korban baru bergerak. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” pungkas Deni.
