Samarinda – Lonjakan harga seragam sekolah yang menjadi sorotan publik akhirnya direspons cepat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. Komisi IV DPRD pun menyatakan apresiasi atas kebijakan standarisasi harga yang mulai diterapkan di satuan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebut kebijakan ini sebagai langkah konkret untuk menjawab keresahan para orang tua murid menjelang tahun ajaran baru. Namun ia menegaskan, standarisasi harga tidak boleh berhenti sebagai kebijakan administratif semata.
“Kami menyambut baik langkah ini. Tapi perlu diingat, pengawasan implementasinya di lapangan harus ketat. Jangan sampai koperasi sekolah tetap bermain harga dengan alasan bahan atau kualitas,” ujar Novan.
Menurutnya, pihanya telah menelusuri harga-harga seragam di beberapa toko dan koperasi sekolah. Hasilnya, ditemukan disparitas yang cukup lebar bahkan untuk jenis kain dan desain yang serupa.
“Selisih harga antar koperasi cukup tinggi. Padahal seragam ini sifatnya wajib. Maka sangat penting adanya batas atas harga agar tidak membebani orang tua siswa,” ungkapnya.
Novan menilai kondisi ini tak bisa dilepaskan dari lemahnya transparansi koperasi sekolah dalam menetapkan harga. Ia menyayangkan jika ada oknum yang menjadikan kewajiban siswa membeli seragam sebagai ladang bisnis.
“Pendidikan bukan tempat cari untung. Kalau koperasi sekolah hanya berpikir profit, maka prinsip keadilan dalam pendidikan akan luntur,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Samarinda mendorong Disdikbud membentuk tim pengawas independen yang melibatkan unsur orang tua siswa. Pengawasan dari luar sekolah dinilai penting untuk memastikan harga yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebijakan dan kondisi pasar.
“Kami usulkan agar perwakilan orang tua dilibatkan dalam evaluasi. Mereka yang paling terdampak, dan mereka pula yang paling berhak mengetahui dasar penetapan harga,” tambah Novan.
Meski kebijakan standarisasi harga dianggap solusi jangka pendek, DPRD tetap mengingatkan bahwa ke depan perlu ada intervensi lebih serius dari Pemkot. Termasuk di antaranya kemungkinan subsidi APBD bagi perlengkapan sekolah yang sifatnya wajib, sebagaimana seragam batik dan olahraga.
“Kalau bicara keadilan pendidikan, kita harus siap bantu dari hulu ke hilir. Tidak cukup hanya mengatur harga, tapi juga memastikan daya beli masyarakat tidak dikorbankan,” pungkasnya.
