SAMARINDA – Menjelang akhir semester pertama tahun 2025, Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda untuk membahas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat yang berlangsung pada Rabu (28/5/2025) itu difokuskan pada progres realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi selama lima bulan terakhir.
Dalam hal kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi menekankan pentingnya evaluasi dalam rangka menemukan strategi optimalisasi pendapatan daerah ke depannya.
“RDP ini jadi momen untuk melihat pencapaian yang sudah diraih dan apa saja kendala yang dihadapi. Kita ingin tahu berapa persen dari target yang sudah dicapai, dan apa penyebab jika ada sektor yang belum maksimal,” ungkap Iswandi.
Berdasarkan data dari Bapenda Samarinda, sektor yang menunjukkan performa positif adalah retribusi dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sudah melampaui target, bahkan mencatatkan capaian di atas 100 persen. Iswandi menyebut hal ini sebagai indikator keberhasilan dalam perencanaan dan pemungutan retribusi bangunan.
Meski begitu, tidak semua sektor menunjukkan hasil serupa. Beberapa kendala, terutama dalam implementasi sistem digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, masih menjadi hambatan yang cukup signifikan.
“Jika persoalannya ada di infrastruktur digital seperti alat atau sistem yang belum tersedia, tentu ini harus segera kami tindak lanjuti. Bisa saja kita anggarkan pengadaannya melalui pembahasan berikutnya,” tegasnya.
Dalam mengatasi permasalah tersebut, Komisi II juga menyatakan akan turut serta merumuskan langkah-langkah konkret sesuai dengan kewenangan legislatif. Menurut Iswandi, dukungan dari DPRD bisa diberikan dalam bentuk anggaran, regulasi, maupun pengawasan.
“Kalau kita sudah tahu masalahnya, tinggal kita lihat bagian mana yang bisa didorong lewat fungsi kami di DPRD,” tutupnya.
Dengan evaluasi berkala dan komitmen lintas sektor, Politikus Partai PDI Perjuangan ini berharap pemerintah dapat meningkatkan realisasi PAD di tahun ini sehingga bisa lebih optimal dan berdampak langsung pada pembangunan serta pelayanan publik.
