Samarinda, Satusuara.co – Pemasangan pipa gas dari Senipah ke Balikpapan mendapat respon penolakan dari Aliansi Masyarakat Samboja Bersatu (AMBS).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan, Pemprov Kaltim maupun DPRD harus hadir untuk mengatasi konflik tersebut.
“Terlepas dari ada beberapa konflik masyarakat dengan misalnya Pertamina ataupun kontraktornya, saya pikir pemerintah maupun DPRD harusnya hadir,” kata Salehuddin ditemui di DPRD kaltim.
Salehuddin melanjutkan, selama ini belum ada dari pihak pemerintah maupun DPRD hadir untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan pemasangan pipa gas ini.
“Selama ini tidak ada proses pendampingan dari pemprov dalam hal ini PUPR maupun dari DPRD. Kenapa saya sampaikan lagi bahwa mungkin saja ada beberapa ketidak tahuan masyarakat terkait dengan proses mekanisme Amdal,” ujarnya.
Terlepas dari itu, Salehuddin katakan, masyarakat berhak untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait dengan proyek pemasangan pipa gas itu.
“Karena kalau bicara di lapangan, pemasangan pipa gas itu ternyata betul-betul di pekarangan rumah warga,” jelasnya.
Oleh karena itu, Saleh menyebut patut diduga penanaman pipa gas ini tidak sesuai dengan analis dampak lingkungan (Amdal) yang disampaikan.
“Saya pikir siapa yang benar dan siapa yang salah, pemprov wajib turun. Kemudian DPRD juga turun untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi di situ,” tuturnya.
Terpenting, Saleh berharap penolakan penanaman pipa gas ini tidak menimbulkan konflik yang melebar hingga menimbulkan korban.
“Harapan kita jangan sampai terjadi konflik yang melebar yang menimbulkan korban masyarakat,” pungkasnya. (fa/adv/dprdkaltim)
