Samarinda, Satusuara.co – DPRD Kaltim mengkritisi pengelolaan Sungai Mahakam oleh Pemprov Kaltim yang belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno, yang menyoroti permasalahan perizinan dan retribusi di alur sungai Mahakam.
Agiel yang berasal dari daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang, mengusulkan agar Pemprov Kaltim membuat perda inisiatif terkait pengelolaan Sungai Mahakam. Ia mengatakan, Sungai Mahakam memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Jangan sampai itu dimanfaatkan pihak luar, tapi kita tidak dapat apa-apa dari situ. Harus ada pengawasan dan regulasi terkait hewan-hewan ini tentu perlu diperhatikan dengan benar,” ucapnya.
Agiel juga menyinggung soal pengelolaan pandu tunda di Sungai Mahakam yang seharusnya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Melati Bhakti Satya. Namun, pembahasan pengelolaan pandu tunda itu belum ada kelanjutannya di DPRD Kaltim.
“PT Melati Bhakti Satya yang akan mengelola, belum ada bicara lanjutan. Mungkin itu salah satu yang akan disampaikan di Rapat Komisi II,” sebutnya.
Agiel berharap, Pemprov Kaltim dapat segera menyelesaikan perubahan status perusahaan daerah menjadi perseroan daerah yang sudah dibahas di DPRD Kaltim. Ia mengatakan, perubahan status itu akan memberi ruang yang luas bagi BUMD untuk mengeksplorasi kegiatan ekonomi di berbagai sektor dengan orientasi peningkatan PAD.
“BUMD kita harus menjadi pemain utama dalam berbagai sektor di Kaltim, seperti pertambangan, perkebunan, serta perdagangan,” tandasnya. (fa/adv/dprdkaltim)
