Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengingatkan bahwa persoalan yang melilit RSUD IA Moeis bukan hanya sekadar keterlambatan gaji tenaga medis non-ASN, tetapi menyangkut hal yang lebih mendasar yakni lemahnya tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai sistem pendanaan rumah sakit.
Menurut Novan, kegaduhan yang muncul akibat gaji tenaga kesehatan yang tertunda semestinya menjadi momen refleksi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas skema BLUD dalam menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan publik.
“Masalah utamanya bukan hanya gaji. Ini soal desain kelembagaan. Kalau BLUD tidak punya mekanisme penyangga keuangan yang kuat, maka pelayanan publik yang dikorbankan,” tegas Novan.
Ia menyebut bahwa sebagai rumah sakit rujukan milik Pemkot Samarinda, RSUD IA Moeis seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam hal stabilitas keuangan, manajemen sumber daya manusia, hingga fleksibilitas anggaran yang memadai. Sistem BLUD yang pada prinsipnya mengedepankan kemandirian pengelolaan, justru bisa menjadi beban jika tidak ditopang perencanaan dan pengawasan yang ketat.
“Banyak rumah sakit daerah yang terjebak di antara idealisme kemandirian dan realitas beban operasional. Ini harus dibedah, bukan ditutup-tutupi,” tambahnya.
Novan mendorong agar Pemkot bersama DPRD melakukan audit tata kelola keuangan RSUD IA Moeis, khususnya dalam konteks efisiensi penggunaan pendapatan operasional. Ia juga meminta agar ada transparansi dalam alur anggaran, termasuk besaran beban tetap seperti gaji dan tunjangan, agar bisa dievaluasi secara proporsional.
“Jangan sampai gaji tenaga medis yang bekerja di garis depan justru tersandera oleh buruknya manajemen. Ini bukan soal kemampuan rumah sakit mencari uang, tapi soal pengelolaan yang akuntabel,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti belum maksimalnya sistem perencanaan berbasis kebutuhan dan beban kerja (need-based budgeting) di lingkungan RSUD IA Moeis. Menurutnya, selama pendekatan perencanaan masih bersifat administratif, maka BLUD akan terus kesulitan melakukan adaptasi anggaran dalam situasi darurat atau saat pendapatan menurun.
Ia pun menyarankan agar Pemkot mempertimbangkan pembentukan unit khusus pengawas BLUD di bawah BPKAD atau Inspektorat Daerah, guna memastikan kinerja keuangan rumah sakit berjalan sesuai standar tata kelola yang sehat.
“Kalau kita tidak membenahi sistem, rumah sakit akan terus dalam siklus kekurangan anggaran, lalu berdampak ke SDM, dan akhirnya merugikan pasien. Ini sistemik,” tandas Novan.
Meski begitu, ia tetap memberikan apresiasi kepada tenaga medis yang tetap profesional meski bekerja dalam tekanan. Namun menurutnya, ketahanan sistem jauh lebih penting agar rumah sakit daerah tidak hanya bergantung pada pengabdian semata.
“Rumah sakit adalah tempat menyelamatkan nyawa. Tapi siapa yang akan menyelamatkan rumah sakit kalau sistemnya sakit?” tutupnya.
