TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan komitmen serius dalam mendukung kelancaran proses demokrasi di daerah dengan memastikan ketersediaan anggaran untuk pembiayaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2025.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 62,4 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar, dan akan digunakan untuk mendanai seluruh proses penyelenggaraan dan pengamanan PSU.
Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta jajaran aparat keamanan seperti Polres Kukar, Kodim 0906/KKR, Polres Bontang, dan Kodim 0908/Bontang.
Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (19/3/2025).
Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa pembiayaan PSU adalah tanggung jawab pemerintah daerah sesuai amanat regulasi.
Ia menyebutkan bahwa dana tersebut diperoleh melalui efisiensi belanja daerah serta realokasi dari beberapa kegiatan yang dirasionalisasi, demi menjaga fokus terhadap program prioritas, termasuk pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berkualitas.
“Anggaran dialokasikan dari APBD Kukar melalui efisiensi dan penajaman prioritas belanja. Ini merupakan bentuk nyata dukungan kami terhadap keberlangsungan proses demokrasi yang sehat dan berintegritas,” ujar Edi Damansyah.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, mulai dari operasional KPU dan Bawaslu, logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, hingga kebutuhan pengamanan oleh TNI dan Polri. Dengan dukungan anggaran ini, Edi berharap seluruh proses PSU bisa berlangsung tertib, lancar, dan damai.
Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra menegaskan bahwa pihak kepolisian akan mengerahkan personel secara maksimal dalam menjaga situasi keamanan selama seluruh tahapan PSU berlangsung.
Pihaknya juga akan mengintensifkan patroli serta menjalin komunikasi erat dengan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi kerawanan di lapangan.
“Kami siap menjamin situasi tetap kondusif. Koordinasi lintas sektor terus kami tingkatkan agar pelaksanaan PSU berjalan aman dan lancar,” tegas AKBP Dody.
Senada dengan itu, Dandim 0906/KKR Letkol Czi Damai Adi menyampaikan bahwa TNI juga siap memberikan dukungan penuh terhadap pengamanan PSU. Menurutnya, sinergi TNI-Polri serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama menciptakan pemilu yang damai dan berkualitas.
Sementara itu, Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjamin pelaksanaan PSU berjalan sesuai prosedur dan jadwal.
Distribusi logistik, pelatihan penyelenggara di tingkat TPS, hingga simulasi teknis akan dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala signifikan saat hari pencoblosan tiba.
“Kami akan pastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan terus kami lakukan untuk memperkecil potensi hambatan,” ucap Rudi.
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menambahkan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan pada semua tahapan PSU.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap potensi pelanggaran.
“Bawaslu akan membuka posko pengaduan masyarakat agar setiap indikasi pelanggaran bisa segera ditindaklanjuti. Kami juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan di lapangan,” jelas Teguh.
Di akhir pertemuan, Bupati Edi kembali mengajak seluruh warga Kukar untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas daerah menjelang PSU, sekaligus menggunakan hak pilihnya secara bijak pada tanggal 19 April 2025 mendatang.
“Partisipasi masyarakat adalah pondasi utama suksesnya PSU. Mari bersama kita wujudkan pemilihan yang damai, demokratis, dan membawa kebaikan bagi masa depan Kukar,” pungkas Edi.
Dengan persiapan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat, Pemkab Kukar optimistis bahwa PSU akan berjalan sukses dan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat di tingkat daerah. (ADV)
