TENGGARONG- Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami restrukturisasi atau penataan kembali, setelah terjadi perubahan nomenklatur di tingkat pusat.
Ini disampaikan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Mopfiyanto Ramadhan.
Ia mengatakan, setidaknya ada 170 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di Kukar mengemban jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pelantikan ratusan pejabat tersebut merujuk pada perubahan nomenklatur perangkat daerah di tataran Eselon III dan IV.
Sekaligus menindaklanjuti Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Mopfi menyebut perlu adanya penyesuaian pada perangkat daerah untuk proses penganggaran. Jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap pertanggung jawabannya.
Kata dia, ini tidak hanya berlaku di Kukar saja, melainkan perangkat daerah di seluruh Indonesia.
“Kalau tidak, otomatis proses penganggaran, perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban itu akan terganggu. Karena perangkat daerah tersebut tidak berkesesuaian dengan kodefikasi anggaran,” terangnya, Jumat (22/3/2024).
Adapun pada pelantikan ini dilakukan penyesuaian terhadap fungsi dan bidang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang dulunya memiliki lima bidang. Kini mengerucut jadi empat, menyesuaikan nomenklatur pusat. Begitu juga dengan OPD lain terdapat penyesuaian.
Selain itu, proses penyesuaian nomenklatur bidang di organisasi tak terlepas dari proses menyesuaikan kodefikasi anggaran yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
“Jadi dengan adanya perubahan nomenklatur ini menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi maupun kebijakan dari kementerian pusat,” tutupnya.
