Samarinda – Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Samarinda hingga pertengahan tahun ini baru menyentuh angka 20 persen. Untuk itu, DPRD Samarinda mendesak percepatan pelaksanaan program agar target pembangunan tahun 2025 bisa tercapai.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa meskipun serapan anggaran masih rendah, pihaknya mencatat progres perencanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik. Ia menyebut sekitar 90 persen kegiatan sudah siap dieksekusi.
“Rendahnya realisasi bukan karena tidak ada kegiatan, tapi karena sebagian besar proyek masih dalam tahap persiapan. Dari sisi perencanaan, sudah cukup matang dan tinggal pelaksanaan,” kata Deni.
DPRD juga menyoroti pentingnya akselerasi pada program-program strategis, terutama pembangunan sistem drainase dan kolam retensi untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda Kota Samarinda.
“Pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Kami ingin program penanganan banjir berjalan efektif, bukan sekadar proyek tahunan yang tidak tuntas,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD juga meminta Dinas PUPR untuk menyiapkan data teknis secara menyeluruh. Data ini akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan anggaran dan juga menjawab kebutuhan informasi publik.
“Kami butuh data yang detail—lokasi banjir, penyebabnya, hingga rencana penyelesaiannya. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan terukur,” jelas Deni.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD bersama Badan Anggaran siap mendukung penguatan alokasi dana pada sektor infrastruktur, asalkan perencanaan yang diajukan benar-benar akuntabel dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Kami ingin permasalahan tahunan, seperti banjir, tak lagi jadi rutinitas. Pemerintah dan DPRD harus berjalan seirama untuk menyelesaikannya secara menyeluruh,” tegasnya. (adv)
