Tenggarong – Saat sejumlah daerah di Indonesia bersiap menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) justru mengambil langkah berbeda.
Alih-alih membolehkan ASN bekerja dari luar kantor, Pemkab Kukar menegaskan seluruh aparatur sipil negara tetap diminta hadir dan berkantor seperti biasa.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam keterangannya di Kantor Bupati Kukar, Kamis (27/3/2025).
“Kami ingin memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan optimal. Di Kukar, kehadiran ASN di kantor masih menjadi bagian penting dari jaminan kualitas layanan kepada masyarakat,” tegas Sunggono.
Kebijakan ini merupakan respons terhadap Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menerapkan WFA guna mengurangi kepadatan lalu lintas selama masa mudik.
Namun, menurut Sunggono, kondisi geografis dan lalu lintas di Kukar tidak menimbulkan urgensi tersebut.
“Kami menghargai arahan pusat, tapi Kukar bukan Jakarta atau Surabaya. Kita tidak mengalami kepadatan yang mengganggu aktivitas. Jadi WFA belum relevan untuk diterapkan di sini,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga pekan terakhir Maret 2025, tingkat kehadiran ASN Kukar tetap stabil, dan produktivitas di berbagai dinas serta instansi tetap berjalan normal meski sedang menjalani ibadah puasa.
Meski tidak menerapkan WFA, Pemkab Kukar tetap memberlakukan penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadan, sebagaimana diatur dalam ketentuan nasional. Jam kerja menjadi lebih fleksibel, namun tetap mengedepankan prinsip disiplin dan tanggung jawab.
“Kita paham, Ramadan adalah waktu spiritual yang penting bagi umat muslim. Tapi kami yakin ibadah tidak boleh jadi alasan untuk mengabaikan pelayanan. Justru, semangat Ramadan harus jadi dorongan memperbaiki kinerja dan pelayanan,” ujar Sunggono.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh kebijakan yang berorientasi pada kenyamanan semata.
Justru, menjelang Lebaran, kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi, bantuan sosial, dan berbagai izin usaha cenderung meningkat.
“ASN itu pelayan masyarakat. Kita harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan justru tidak tampak karena bekerja dari tempat lain,” tambahnya.
Bagi Pemkab Kukar, kehadiran fisik ASN bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol dari komitmen dan kedekatan pemerintah dengan rakyatnya.
Dalam konteks Kukar, di mana banyak warga masih mengakses layanan secara langsung, keberadaan petugas di kantor menjadi sangat penting.
“Di kecamatan dan desa, warga masih datang langsung ke kantor untuk urus dokumen, minta informasi program, atau sekadar konsultasi. Kalau ASN-nya tidak ada, lalu mereka harus tanya ke siapa?” kata Sunggono.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan distribusi bantuan sosial Ramadan dan Idulfitri, yang harus dipantau langsung oleh pegawai di lapangan, mulai dari verifikasi data penerima hingga pencairan.
Dengan mendekatnya cuti bersama dan libur nasional Idulfitri, Sunggono mengingatkan seluruh jajaran ASN untuk tidak “curi start” atau menghilang sebelum waktunya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan melakukan pemantauan ketat terhadap tingkat kehadiran ASN di hari-hari terakhir menjelang libur.
“Saya ingatkan, tidak ada yang libur sebelum waktunya. Kita ingin tutup bulan Ramadan dengan tetap disiplin, profesional, dan menunjukkan bahwa Kukar adalah daerah dengan birokrasi yang bisa dipercaya rakyatnya,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Sunggono mengajak seluruh ASN menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum perbaikan diri dan pelayanan, bukan sebagai alasan untuk menurunkan semangat kerja.
“Bekerja sambil puasa itu bukan beban, itu justru amal. Dan Kukar, sebagai rumah kita bersama, membutuhkan kita semua untuk hadir, bekerja, dan melayani. Ramadan adalah kesempatan, bukan penghalang,” tutupnya.
