Samarinda, Satusuara.co – Anggota DPRD Kaltim, M Udin, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap objek pascatambang di Kaltim.
Politisi asal Partai Golkar itu menegaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan pascatambang merupakan kebutuhan mendesak di Benua Etam. Sebab, Kaltim memiliki sejumlah perusahaan tambang yang tak sedikit dan masih beroperasi.
Ia menganggap peninjauan aktivitas pascatambang adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kegiatan pascatambang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Udin memamaparkan, pemerintah pusat harus terlibat langsung untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pascatambang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu berperan aktif dalam mengawasi aktivitas pasca tambang di Kaltim.
“Kami di daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi. Oleh karena itu, kami mengajak Kementerian ESDM untuk terlibat langsung dalam pengawasan ini,” tegas Udin.
Lebih lanjut, Udin menekankan bahwa pemerintah pusat harus mengambil pengawasan pertambangan di daerah ini dengan serius.
Jika pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam melaksanakannya, Udin dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan tanggung jawab pengawasan ke pemerintah daerah. Dengan kata lain, mereka di daerah bersedia aktif berperan dalam pengawasan jika pusat mengalami kendala dalam melakukannya.
Tidak hanya itu, Udin juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap lubang galian bekas tambang yang masih terbuka di Kaltim. Meskipun ada rencana untuk memanfaatkannya, Udin menegaskan bahwa perlu ada kajian yang mendalam untuk menentukan dengan pasti mana lubang yang aman untuk dimanfaatkan dan mana yang harus ditutup atau dikembalikan ke kondisi alaminya.
Udin mempertegas bahwa tindakan tersebut krusial untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat setempat.
Dengan sikap tegas ini, M Udin berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pasca tambang di Kaltim. Tujuannya adalah melindungi lingkungan dan keselamatan warga daerah ini, sambil memastikan bahwa aktivitas pasca tambang memberikan manfaat positif yang sesuai bagi pembangunan Kaltim.
Kementerian ESDM diharapkan akan merespons ajakan ini dengan serius dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan untuk pengawasan yang lebih ketat. (fa/adv/dprdkaltim)
