Samarinda, Satusuara.co – Anggota DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya realisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Menurut Nanda sapannya, ini adalah saat yang sangat kritis, mengingat sejumlah OPD di Kaltim masih berjuang untuk mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan.
“Ketidakmampuan mencapai target ini memiliki dampak yang sangat negatif pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, yang sejatinya menjadi fokus utama perhatian anggota DPRD,” kata Nanda belum lama ini.
Sebelumnya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik telah mengambil sikap tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Dia mengumumkan niatnya untuk memberikan peringatan tertulis dan melakukan evaluasi terhadap OPD yang masih di bawah ambang batas 58 persen dalam realisasi anggaran.
Sebab itu, Nanda juga menyoroti besarnya anggaran yang terkandung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023 yang mencapai jumlah signifikan, yakni sebesar Rp 25,32 triliun.
Menurutnya, besarnya anggaran ini seharusnya menjadi motivasi bagi setiap OPD untuk bekerja lebih efisien dan maksimal dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Nanda menegaskan pentingnya mengoptimalkan penggunaan anggaran ini untuk kepentingan masyarakat. Dia menunjukkan bahwa APBD memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Oleh karena itu, pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien menjadi sangat penting bagi DPRD Kaltim,” ujarnya.
“Intinyam dengan semakin kuatnya suara anggota DPRD dalam memperjuangkan efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perhatian utama saat ini adalah bagaimana pemerintah dan OPD di Kaltim dapat bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tandasnya. (fa/adv/dprdkaltim)
