Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, menyoroti pentingnya modernisasi sistem layanan administrasi kependudukan di tengah meningkatnya kompleksitas data penduduk di ibu kota Kalimantan Timur. Menurutnya, digitalisasi layanan merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi tumpang tindih data dan mempercepat respons pelayanan publik.
Suparno menilai, sistem manual yang masih digunakan di beberapa level pemerintahan, terutama di tingkat RT dan kelurahan, rentan terhadap keterlambatan pelaporan dan kesalahan input data. Hal ini, lanjut dia, tidak hanya berdampak pada validitas data penduduk, tetapi juga berimplikasi pada kebijakan publik yang berbasis jumlah jiwa, seperti distribusi bantuan sosial, perencanaan pembangunan, hingga pemutakhiran data pemilih.
“Kita masih temukan laporan yang tidak terintegrasi secara real time. Ketika ada perubahan status kependudukan, seperti pernikahan atau kematian, data sering kali belum langsung tersinkronisasi ke pusat. Ini kendala yang harus dibenahi,” ungkap Suparno.
Politikus Partai Demokrat itu menilai, perlu ada sistem layanan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat hingga ke level paling bawah. Tidak hanya mempercepat proses, sistem digital juga akan mendorong transparansi dan akurasi dalam pengelolaan data kependudukan.
Ia mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan komunitas digital lokal, universitas, hingga startup teknologi, guna mengembangkan sistem yang inklusif dan efisien.
“Kalau kita serius menggarap transformasi digital, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita punya big data kependudukan yang akurat. Ini juga membuka ruang untuk smart governance yang berbasis data,” tambahnya.
Selain penguatan teknologi, Suparno juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM di level pelayanan publik. Menurutnya, tak cukup hanya membangun sistem digital, tapi juga memastikan aparat di lapangan mampu mengoperasikan sistem tersebut dengan baik.
“Digitalisasi itu bukan cuma soal perangkat lunak. Tapi juga soal kesiapan SDM dan kemauan politik untuk berubah. Harus ada pelatihan, monitoring, dan dukungan anggaran yang memadai,” tegasnya.
Suparno menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan digitalisasi layanan kependudukan di Samarinda, terutama di tengah tantangan urbanisasi dan mobilitas penduduk yang kian tinggi.
“Kita tak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama dalam mengelola data kependudukan. Sekarang saatnya bertransformasi agar pelayanan publik kita lebih cepat, tepat, dan akuntabel,” pungkasnya.
