Samarinda – Dalam upaya penataan kawasan kumuh di Kota Samarinda, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pengerjaan fisik atau penataan lingkungan semata.
Lebih dari itu, keterlibatan dan kenyamanan masyarakat sebagai pihak yang langsung terdampak menjadi faktor krusial dalam proses ini.
Deni Hakim Anwar menyatakan, hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan mengenai nasib warga yang tinggal di lokasi-lokasi penataan.
Pertanyaan mengenai apakah mereka akan direlokasi, diberi kompensasi, atau diminta untuk pindah secara mandiri masih menggantung di benak masyarakat.
“Kalau dari awal masyarakat tidak dilibatkan, jangan kaget kalau mereka menolak. Warga harus merasa aman dulu, baru bisa diajak kerja sama,” tegasnya.
DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis.
Dalam hal ini, sosialisasi harus dilakukan secara intensif, dan setiap rencana penataan harus dijelaskan dengan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun keresahan di kalangan warga.
“Jangan tunggu situasi memanas baru bertindak. Bangun komunikasi sejak dini agar masyarakat percaya dan merasa dihargai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deni Hakim Anwar menambahkan bahwa DPRD siap membantu memfasilitasi dialog antara warga dengan pihak kelurahan, kecamatan, dan dinas teknis terkait.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penataan dapat berjalan dengan lancar tanpa gesekan sosial yang tidak diperlukan.
“Kami tidak ingin niat baik pemerintah justru menimbulkan persoalan baru. Kalau komunikasinya baik, saya yakin masyarakat juga akan mendukung,” ungkapnya.
Dirinya menyampaikan, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan program penataan kawasan kumuh ini.
“Dengan komunikasi yang baik dan penyertaan dari semua pihak, diharapkan tujuan untuk menciptakan kota yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dapat tercapai,” pungkasnya.
