Samarinda – Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Samarinda tidak boleh hanya terfokus pada sekolah negeri. Sekolah swasta, yang turut berkontribusi besar dalam mencetak generasi unggul, juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, DPRD Samarinda mendorong agar dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dialokasikan secara lebih inklusif.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tugas bersama, baik pemerintah maupun pihak swasta.
“Pemerintah tak hanya berperan sebagai penyelenggara sekolah negeri, tapi juga pembina dan mitra bagi sekolah swasta. BOSDA perlu diarahkan ke sekolah swasta sesuai porsi dan kebutuhannya,” tegas Yakob.
Ia menyoroti kesenjangan perhatian antara sekolah negeri dan swasta yang masih terjadi hingga kini. Padahal, jika sekolah swasta tidak mendapat dukungan dan mengalami penurunan kualitas, dampaknya akan terasa luas, termasuk menambah beban sekolah negeri.
“Kalau sekolah swasta dibiarkan tanpa dukungan, bisa-bisa mereka tumbang. Kalau itu terjadi, sekolah negeri yang akan kewalahan menampung siswa,” ujarnya.
Menurut Yakob, pemerataan kualitas pendidikan tidak sekadar membangun infrastruktur atau menambah guru, tetapi juga memastikan keadilan dalam distribusi anggaran. Skema bantuan yang jelas sangat dibutuhkan agar sekolah swasta mampu berkembang dan meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.
Ia pun mendesak Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk aktif mendata sekaligus mengevaluasi kondisi sekolah swasta agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Jangan ada pembedaan antara negeri dan swasta. Selama mereka mendidik anak bangsa, mereka juga layak mendapat perhatian dan bantuan,” tandasnya.
