Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang dinilai lamban merespons laporan dugaan penyebaran fitnah terhadap dirinya di media sosial.
Adnan menyatakan bahwa dirinya menjadi sasaran serangan sistematis dari akun-akun anonim yang diduga kuat dijalankan oleh buzzer. Ia telah melaporkan kasus tersebut secara resmi, lengkap dengan bukti pendukung. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata dari pihak kepolisian.
“Laporannya sudah kami sampaikan secara formal. Tapi prosesnya masih jalan di tempat. Padahal, ini jelas merugikan nama baik saya dan melemahkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menilai lambatnya penanganan kasus ini kontras dengan sikap cepat aparat dalam menyelidiki kasus serupa di tingkat nasional, seperti ketika institusi besar menjadi target serangan daring.
“Kalau kasusnya menyerang lembaga pusat, tanggapannya bisa cepat. Artinya, sebenarnya bisa ditindak kalau ada kemauan. Sekarang tinggal soal keberpihakan pada keadilan,” tegas Adnan.
Menurutnya, persoalan ini tak lagi sekadar soal pribadi, melainkan menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat. Ia mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap citra dewan jika serangan berbasis hoaks dan fitnah terus dibiarkan.
“Kalau ini dibiarkan, publik bisa berpikir bahwa siapa pun bisa mencoreng nama baik anggota dewan tanpa konsekuensi hukum. Itu preseden buruk bagi demokrasi,” katanya.
Adnan juga mengkritisi maraknya akun anonim yang kerap memelintir fakta dan membangun opini sesat di ruang digital. Ia menyebut fenomena ini sebagai ancaman nyata terhadap iklim demokrasi yang sehat.
“Ini bukan sekadar akun iseng. Mereka bekerja sistematis, menyerang karakter, dan membentuk narasi yang menyesatkan publik. Ini sangat merusak,” imbuhnya.
Meski begitu, Adnan menegaskan dirinya tidak alergi terhadap kritik. Ia membuka ruang dialog sepanjang kritik yang disampaikan berbasis data dan substansi.
“Saya siap dikritik, tapi bukan difitnah. Kalau kritik soal kinerja, ayo kita diskusikan. Tapi kalau sudah menyebar hoaks, tentu saya akan tempuh jalur hukum,” tegasnya.
Ia berharap penegak hukum bisa mengambil sikap tegas agar tidak tercipta ruang bebas bagi praktik manipulasi informasi yang merusak tatanan demokrasi.
“Ini bukan cuma pembelaan atas nama pribadi, tapi bentuk tanggung jawab untuk menjaga demokrasi agar tetap sehat, adil, dan bermartabat,” tutupnya.
