Jakarta – Setelah aksi besar-besaran bertajuk Aksi 177 di kawasan Monas beberapa waktu lalu, gelombang suara dari komunitas pengemudi ojek dan taksi online kembali mencuat. Mereka sepakat menolak rencana penurunan potongan dari aplikator, yang semula 20 persen menjadi 10 persen. Alasannya bukan semata soal angka, melainkan demi menjaga keberlanjutan sistem yang mereka anggap sudah bekerja dengan baik.
Komunitas-komunitas pengemudi dari wilayah Jabodetabek mulai angkat suara. Penolakan terhadap pemangkasan potongan ini bahkan telah diformalkan lewat pernyataan sikap resmi yang diteken oleh para pimpinan komunitas.
Hadi Darsono, Ketua URC Bekasi Bersatu, menjelaskan bahwa selama ini, potongan 20 persen yang dikenakan oleh aplikator bukan tanpa manfaat. “Kami menikmati layanan darurat 24 jam, asuransi kecelakaan, pusat bantuan komunitas, dan teknologi aplikasi yang sangat membantu pekerjaan kami sehari-hari,” ujarnya. Ia menegaskan, komisi tersebut pada akhirnya kembali ke para driver dalam bentuk perlindungan dan dukungan nyata.
“Kalau komisinya dipotong setengah, siapa yang menjamin semua fasilitas itu masih bisa kami nikmati?” kata Hadi, menekankan pentingnya menjaga ekosistem yang sudah terbangun.
Dari sisi timur Jakarta, Indra Jaya, Ketua Komunitas Driver Ojol Klender, menyampaikan kekhawatiran serupa. Menurutnya, layanan pengemudi online kini sudah menjadi tulang punggung bagi banyak pelaku usaha kecil.
“Warung, restoran, toko kelontong—semuanya hidup bareng kami. Kalau sistem ini diganggu, efeknya bisa menjalar ke mana-mana, bukan cuma ke pengemudi, tapi juga ke UMKM yang bergantung pada platform digital,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ruli Gunawan dari Komunitas Driver Grab menyoroti aspek teknologi dan keamanan. Bagi Ruli, potongan 20 persen adalah bentuk kontribusi terhadap keberlanjutan inovasi—mulai dari tombol darurat (panic button), pelacakan real-time, hingga akses edukasi dan bantuan hukum.
“Kami tak mau kembali ke masa ketika kami bekerja tanpa perlindungan. Fitur-fitur itu bukan gratis, dan kami paham, aplikator membiayainya dari komisi. Kalau itu dipangkas drastis, kami yang rugi,” jelas Ruli.
Suara juga datang dari para mitra perempuan. Siti Chodidjah, yang memimpin komunitas driver wanita di Jakarta Timur, mengaku bahwa sistem saat ini telah membantu banyak perempuan menjalani peran ganda sebagai ibu dan pencari nafkah.
“Komisi 20 persen bukanlah beban, karena kami tahu ke mana arahnya. Kami ingin didengar, karena kami masih aktif bekerja di lapangan. Jangan sampai keputusan dibuat berdasarkan suara yang tak lagi mewakili realitas,” tegasnya.
