Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pembangunan infrastruktur di Kota Tepian.
Dia menyoroti sejumlah program strategis yang dinilai belum menunjukkan hasil optimal dan membutuhkan perbaikan dari sisi perencanaan hingga implementasi. Salah satu sorotan utamanya adalah ketiadaan database banjir yang memadai, yang menurutnya menjadi titik lemah dalam merancang solusi penanggulangan banjir jangka panjang.
“Selama ini kita bergerak tanpa peta yang jelas. Padahal, database banjir bisa menjadi acuan utama untuk mengetahui pola genangan, titik-titik rawan, serta jenis intervensi yang paling sesuai,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanpa data yang akurat dan terstruktur, pembangunan infrastruktur rawan salah sasaran, yang pada akhirnya menghamburkan anggaran tanpa menyelesaikan masalah inti. Deni pun mendesak agar Dinas PUPR dan instansi terkait segera membangun sistem informasi banjir yang terintegrasi dan mudah diakses lintas sektor.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Deni ini menyinggung pentingnya peninjauan ulang rencana tata ruang, yang saat ini tengah dibahas di tingkat kecamatan. Ia mengingatkan bahwa penyusunan dokumen tata ruang harus melibatkan semua pihak secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil tidak menuai resistensi di kemudian hari.
“Kami mendorong adanya forum lintas sektor untuk membahas tata ruang secara terbuka dan menyeluruh. Ini penting agar pembangunan tidak malah menimbulkan masalah sosial,” tuturnya.
Menyoal proyek Terowongan Samarinda, Deni menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur sebesar itu tidak boleh sekadar mengejar target waktu. Ia meminta kualitas konstruksi dan aspek keselamatan menjadi prioritas utama.
“Kami tidak ingin proyek dikerjakan terburu-buru hanya demi mengejar capaian. Terowongan ini harus benar-benar aman dan nyaman untuk digunakan masyarakat,” tegasnya.
Politikus Gerindra ini memastikan bahwa Komisi III DPRD Samarinda akan terus memperketat fungsi pengawasan terhadap seluruh proyek strategis, termasuk memastikan setiap tahapan pembangunan dilakukan sesuai standar dan regulasi. (adv)
