Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyerukan agar setiap proses pembangunan di Kota Tepian, baik yang berskala besar maupun kecil, wajib mengacu pada Analisis Risiko Bencana (ARB). Seruan ini disampaikan menyusul masih terjadinya pembangunan di wilayah-wilayah yang diketahui rawan bencana.
Menurut Deni, pembangunan yang tidak memperhitungkan potensi risiko bencana hanya akan menimbulkan kerugian di kemudian hari, baik secara materiil maupun keselamatan jiwa.
“Pemerintah, khususnya Dinas PUPR, harus menempatkan ARB sebagai acuan wajib sebelum merancang atau mengeksekusi proyek pembangunan, baik itu jalan, jembatan, perumahan, maupun infrastruktur lainnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan peristiwa longsor di kawasan Damanhuri dan Gerilia yang semestinya bisa diantisipasi sejak awal. Kawasan tersebut, kata Deni, sudah lama diketahui sebagai zona rawan bencana, namun tetap dijadikan lokasi pembangunan permukiman.
“Seringkali kawasan rawan tetap dibangun. Padahal secara geologis dan kontur tanah, area itu tidak layak untuk dijadikan permukiman. Ini kelalaian yang seharusnya tidak terjadi,” tegasnya.
Deni menambahkan, penting bagi setiap pembangunan di Samarinda untuk menerapkan prinsip Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara serius, agar perencanaan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik semata, melainkan juga pada keberlanjutan dan keselamatan.
Politikus Gerindra ini mengingatkan bahwa membangun tanpa mempertimbangkan potensi risiko akan berujung pada beban biaya penanganan yang jauh lebih besar.
“Kalau sudah terjadi bencana, anggaran sebesar apa pun tidak akan cukup. Misalnya ada dana Rp5 miliar, kalau kerusakan parah terjadi, itu tidak akan bisa menutupi semua kerugian,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Deni mempertanyakan kesiapan Pemkot dalam hal alokasi dana penanggulangan bencana, terutama melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurutnya, jumlah yang tersedia dalam pos anggaran tersebut tak sebanding dengan kompleksitas risiko bencana yang ada di Samarinda.
“Kalau kita jujur bertanya, seberapa besar sih alokasi untuk BTT kita? Dan apakah itu cukup untuk menangani seluruh potensi bencana di kota ini? Jawabannya pasti belum,” pungkasnya.
