TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan kembali komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur, Kamis (27/3/2025).
Disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, laporan keuangan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan representasi dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
“Kita tidak bicara soal laporan untuk menggugurkan kewajiban. Kita bicara tentang tanggung jawab, transparansi, dan integritas pengelolaan uang rakyat,” ujar Sunggono usai penyerahan LKPD, di Samarinda.
Menurut Sunggono, optimisme Pemkab Kukar untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan semata-mata didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi pada proses panjang yang melibatkan perbaikan sistem, pengawasan, dan pembenahan internal secara berkelanjutan.
“WTP bukan sekadar penghargaan, ini adalah hasil dari kerja keras. Setiap rupiah yang kita kelola harus bisa dipertanggungjawabkan – secara teknis, hukum, dan moral,” tegasnya.
LKPD Kukar TA 2024 memuat laporan menyeluruh tentang realisasi anggaran, neraca keuangan, arus kas, perubahan ekuitas, dan komponen-komponen lain yang menjadi objek audit menyeluruh oleh tim BPK dalam dua bulan ke depan.
Upaya meraih opini WTP dari BPK merupakan bagian dari strategi jangka panjang reformasi birokrasi di Kukar. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Kukar fokus membangun sistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan partisipatif.
Langkah-langkah strategis yang diambil antara lain digitalisasi pelaporan dan pencatatan keuangan melalui sistem informasi berbasis teknologi.
Peningkatan kapasitas SDM ASN di bidang keuangan dan akuntansi. Penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah dan audit internal berkala.
Kemudian, sinkronisasi data lintas OPD, agar pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat.
“Dulu, banyak laporan keuangan masih manual dan rawan keterlambatan. Sekarang, dengan sistem digital yang terintegrasi, prosesnya lebih transparan dan minim kesalahan. Inilah bukti nyata perubahan dari dalam,” kata Sunggono.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP akan berdampak langsung terhadap kepercayaan publik, baik dari pemerintah pusat, investor, maupun masyarakat.
Dengan laporan keuangan yang baik, Kukar akan berpeluang lebih besar mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), dana alokasi khusus, dan bantuan teknis dari pusat yang sangat bermanfaat untuk mempercepat pembangunan.
“Kepercayaan pusat kepada daerah bukan dibangun dengan pidato, tapi dengan bukti. Dan bukti itu salah satunya adalah tata kelola anggaran yang baik,” tambahnya.
Tak hanya itu, pengelolaan anggaran yang bersih juga akan memperkuat posisi Kukar dalam membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga donor, dan mitra pembangunan lainnya.
Sunggono menegaskan bahwa arah kebijakan keuangan di Kukar telah diselaraskan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Anggaran daerah difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Transparansi keuangan bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus dari auditor. Ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada perencanaan dan penganggaran yang sehat,” ujarnya.
Meski menyerahkan laporan dengan penuh optimisme, Sunggono tetap menekankan pentingnya kesiapan menghadapi catatan atau temuan dari BPK. Bagi Pemkab Kukar, kritik adalah bagian dari perbaikan.
“Kalau ada catatan, kami akan segera tindak lanjuti. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi kami punya komitmen untuk terus memperbaiki. Itulah makna sesungguhnya dari akuntabilitas,” pungkasnya.
Pemkab Kukar berharap opini WTP dari BPK bisa kembali diraih tahun ini—bukan hanya sebagai prestasi, tetapi sebagai komitmen untuk terus membangun Kukar yang lebih maju, bersih, dan dipercaya rakyatnya. (mt)
