TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dengan keluarnya 1.857 jiwa dari garis kemiskinan pada tahun 2024.
Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas berbagai program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kukar pada tahun 2023 tercatat sebanyak 60.857 jiwa.
Pada tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 59.000 jiwa. Secara persentase, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 7,61 persen menjadi 7,28 persen.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyambut baik capaian ini dan menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya menekan angka kemiskinan lebih lanjut.
“Penurunan angka kemiskinan ini adalah hasil dari sinergi dan kerja keras semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kami akan terus menjalankan program-program strategis agar tren positif ini berlanjut,” ujar Edi, Kamis (27/2/2025).
Untuk memastikan angka kemiskinan terus menurun, Pemkab Kukar telah menyiapkan sejumlah strategi lanjutan, di antaranya:
Penguatan Program Padat Karya. Program ini akan diperluas untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat meningkatkan daya beli dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Keterampilan. Pemkab akan memperkuat pendidikan vokasi dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja atau membuka usaha mandiri.
Dukungan bagi Sektor Pertanian, Perikanan, dan UMKM. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM akan terus mendapat dukungan berupa alat produksi, pelatihan, serta akses permodalan guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.
Peningkatan Infrastruktur di Wilayah Terpencil. Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Optimalisasi Pemanfaatan Data Terpadu. Dengan mengintegrasikan data dari BPS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah dapat memastikan bahwa setiap program bantuan dan pemberdayaan benar-benar tepat sasaran.
Edi Damansyah menargetkan tingkat kemiskinan di Kukar bisa turun hingga di bawah 7 persen pada tahun 2025.
“Kami optimistis bahwa dengan kerja keras dan sinergi semua pihak, kesejahteraan masyarakat Kukar akan terus meningkat,” tegasnya.
Keberhasilan Pemkab Kukar dalam menurunkan angka kemiskinan mendapat apresiasi dari masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.
Riyadi, seorang petani di Kecamatan Loa Kulu, mengaku terbantu dengan program pemerintah yang memberikan pelatihan pertanian serta bantuan pupuk dan alat pertanian.
“Hasil panen saya meningkat, sehingga pendapatan keluarga kami juga lebih baik. Bantuan dari pemerintah sangat membantu kami,” katanya.
Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan, Pemkab Kukar optimistis tren penurunan kemiskinan akan terus berlanjut, membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (adv)
