TENGGARONG – Sebanyak 72 perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara (Kukar) kini resmi tergabung dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Pergantian istilah dari sebelumnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan strategi untuk memperkuat koordinasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan sosial yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa selama ini banyak perusahaan menjalankan program sosial secara mandiri tanpa sinergi yang jelas dengan pemerintah daerah.
Imbasnya, potensi kontribusi yang lebih luas sering kali tidak termanfaatkan secara maksimal.
“Bupati sering mengingatkan agar perusahaan dan pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya TJSL, diharapkan fungsi koordinasi bisa lebih efektif,” ujar Sunggono, Sabtu (8/3/2025).
Program TJSL di Kukar kini tidak hanya berfokus pada bantuan sosial yang bersifat sporadis, tetapi juga diarahkan untuk menjawab tantangan sosial secara lebih strategis.
Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam implementasi TJSL oleh 72 perusahaan tersebut, di antaranya, Bantuan BPJS Kesehatan – Pembiayaan iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu di wilayah operasional perusahaan.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) – Program perbaikan hunian bagi warga yang membutuhkan. Peningkatan Akses Pendidikan – Dukungan untuk program beasiswa, pembangunan fasilitas sekolah, serta pelatihan keahlian bagi generasi muda.
Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan UMKM – Pendampingan dan bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu. Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi – Bantuan nutrisi bagi anak-anak dan ibu hamil dalam upaya mengurangi angka stunting.
Fasilitas Kesehatan dan Lingkungan – Pembangunan dan pengelolaan sarana kesehatan serta konservasi lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Keikutsertaan 72 perusahaan dalam program TJSL di Kukar pun menjadi langkah besar dalam memastikan bahwa sektor industri dan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan lingkungan.
“Dengan perubahan nama ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat antar pihak dan menciptakan koordinasi yang lebih baik. Kami ingin kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah semakin optimal,” ujar Sunggono.
Koordinasi yang lebih erat antara perusahaan dan pemerintah diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sosial secara lebih efektif.
Pemerintah daerah berencana untuk membuat sistem pemetaan kebutuhan agar program TJSL dapat disalurkan secara tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih bantuan.
Di tengah pesatnya pertumbuhan industri di Kukar, TJSL menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial.
Dengan 72 perusahaan yang telah bergabung, diharapkan semakin banyak dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat, menjadikan Kukar sebagai daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga sejahtera dan berdaya. (adv)
