TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) semakin memperkuat langkah dalam menangani dan mencegah stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
Sebanyak 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini bahu-membahu memanfaatkan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang baru diserahkan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan pendekatan berbasis data, Pemkab Kukar memastikan setiap OPD menjalankan perannya masing-masing secara sinergis untuk menurunkan angka stunting.
Dalam serah terima data KRS 2024 yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (13/3/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan pentingnya intervensi berbasis kolaborasi.
“Mengatasi stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan atau DPPKB. Semua sektor harus terlibat, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi. Dengan 12 OPD bekerja bersama, kita bisa memastikan bahwa pencegahan dilakukan dari berbagai aspek, bukan hanya gizi,” ujar Sunggono.
Dalam upaya menekan angka stunting, Pemkab Kukar mengoptimalkan peran masing-masing OPD untuk menjalankan program yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
Dinas Kesehatan akan Fokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, serta intervensi medis bagi anak berisiko stunting.
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) akan melakukan edukasi keluarga terkait pola asuh dan kesehatan reproduksi, serta memastikan pemantauan tumbuh kembang bayi dan ibu hamil berjalan optimal.
Dinas Sosial akan emberikan bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting, memastikan keluarga rentan memiliki akses terhadap program perlindungan sosial.
Dinas Ketahanan Pangan akan enyediakan akses pangan sehat dan bergizi, mendorong kemandirian pangan keluarga melalui program rumah pangan lestari.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan meningkatkan akses sanitasi dan penyediaan air bersih, faktor penting dalam mencegah infeksi yang dapat menyebabkan stunting.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan menggerakkan desa untuk lebih aktif dalam program pencegahan stunting melalui anggaran Dana Desa dan pemberdayaan Posyandu.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengintegrasikan edukasi kesehatan dan gizi dalam kurikulum sekolah, serta meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berisiko stunting.
Dinas Koperasi dan UMKM akan memberdayakan keluarga berisiko stunting melalui program ekonomi kreatif agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Dinas Pertanian dan Peternakan akan mengembangkan program pertanian keluarga, pemberian bibit unggul, dan edukasi budidaya pangan sehat bagi masyarakat desa.
Dinas Perikanan dan Kelautan akan mendorong konsumsi ikan sebagai sumber protein tinggi melalui program “Gemar Makan Ikan” untuk keluarga dan anak-anak.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memastikan semua anak yang lahir memiliki identitas kependudukan agar bisa mengakses layanan kesehatan dan bantuan pemerintah.
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) akan mengawal perencanaan strategis dan mengintegrasikan program penanggulangan stunting dalam kebijakan pembangunan daerah.
Dengan 12 OPD yang bekerja dalam satu visi, Pemkab Kukar optimistis bahwa strategi pencegahan stunting dapat berjalan lebih maksimal. Plt Kepala DPPKB Kukar, Dafip Haryanto, menegaskan bahwa intervensi harus dilakukan dengan pendekatan multisektor.
Selain itu, Pemkab Kukar juga akan memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program yang berjalan. Dengan data KRS yang lebih akurat, setiap program dapat diarahkan kepada kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan.
Dengan strategi berbasis data dan kolaborasi lintas OPD, Kukar berharap dapat menekan angka stunting secara signifikan dan menciptakan generasi yang lebih sehat serta siap menghadapi masa depan.
“Zero Stunting bukan sekadar target, tetapi komitmen bersama. Jika semua OPD bekerja maksimal, kita bisa wujudkan masa depan tanpa stunting di Kukar,” tutup Sunggono.
